NTB Tuan Rumah HWG Merting dan G20 Side Event on One Health Presidensi G20 Indonesia 2022

Mataram NTB - Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan The 2nd Health Working Group (HWG) Meeting dan G20 Side Event on One Health Presidensi G20 Indonesia 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 – 8 Juni 2022.

Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa mengharapkan agar kehadiran delegasi dapat lebih dari HWG pertama yang dilaksanakan di Provinsi Yogyakarta.

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

“Akan ada HWG kedua di pulau Lombok, ini HWG kedua setelah Yogyakarta, pengalaman kami hampir 50% kedatanagan dari delegasi, karena sekrang sudah covid – 19 sudah menurun, kita harapkan lebih dari 50% kedatangan dari delegasi, ” ujarnya saat membuka rapat permohonan dukungan dalam pertemuan The 2nd Health Working Group (HWG) Meeting dan G20 Side Event on One Health Presidensi G20 Indonesia 2022 yang dilakukan secara daring, Selasa (24/05).

Menurutnya, pertemuan akan dihadiri oleh delegasi dari 20 negara anggota G20, diantaranya Uni Eropa, Negara undangan laainnya dan delegasi dari Organisasi Internasional yaitu World Health Organization (WHO), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), United Nations (UN), World Bank (WB), World Trade Organization (WTO) dan Asia Development Bank (ADB).

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba

Selain itu berbagai berbagai fasilitas pendukung, seperti transfortasi, penginapan, hiburan, keamanan, ruang isolasi dan lain sebagainya akan terus ditingkatkan agar dapat mendukung kelancaran dalam acara.

Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesling Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Badarudin, S.KEp.NS, MM, menambahkan, Pemprov NTB melalui Dinas Kesehatanh akan terus mengupayakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Salah satunya Rumah Sakit rujukan yang telah disiapkan dari RSUP NTB, RSUD Kota Mataram. Kedua RS ini berspesifikasi kelas B yang sesuai standar yang diinginkan. (Adb)

Baca juga: Pemerintah Cabut izin Usaha Pertambangan HGU dan HGB Terlantar