Diduga Selewengkan Dana Negara 1,3 M di Proyek Pembangunan RS Manggalewa, 5 Orang Ditetapkan Tersangka

Mataram NTB - Lima orang ditetapkan tersangka penyelewengan dana negara 1, 3 M., pada proyek Pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama yang terletak di Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Kelima tersangka yang kini telah ditahan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB yakni M selaku PPK atau KPA, MKM Direktur PT. Sultana Anugrah selaku peyedia barang dan jasa, BR selaku pemodal, CA selaku konsultan pengawas dan F alias H selaku pelaksana pekerjaan perencana dan pekerjaan pengawasan.

Baca juga: Inisiator GNK Apresiasi Densus 88 Anti Teror Polri Tembak Mati Tersangka Teroris Dokter Sunardi

Keterangan diatas disampaikan Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Nasrun Pasaribu, SIK., dalam konferensi pers yang berlangsung di Command Center Polda NTB, Kamis (11/07/2024). 

“proyek pembangunan Rumah sakit tersebut dilakukan pada tahun 2017 lalu dengan nilai total anggaran 15 M. Sedangkan dugaan penyelewengan dari hasil audit kerugian negara mencapai 1, 3 Milyar rupiah, “jelas Nasrun sapaan akrab Direktur Reskrimsus Polda NTB. 

Baca juga: Pasca Akses Ditutup, Dua Dusun di Kuta Kembali Terisolir

Kelima tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan majelis hakim. Hingga saat ini berkas kasus tersebut sudah rampung dan sesuai rencana siang ini berkas dan para tersangka akan diserahkan ke Kejati NTB. 

“Para tersangka hari ini akan diserahkan ke Kejati NTB, satu diantara tersangka tersebut merupakan NAPI yang saat ini sedang menjalani hukuman dalam kasus yang berbeda. Jadi 4 tersangka hari ini akan kita serahkan, “ Ucap pria dengan Melati tiga di pundak ini. 

Baca juga: KASAL Fokus Pada Kasus Penyelundupan Minyak Goreng, Danguspurla Amankan Wilayah Laut

Berdasarkan keterangan Nasrun, para tersangka dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ancaman hukumannya adalah minimal empat tahun penjara, dan maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 

Baca juga: Warga Mereje Sepakat Berdamai, Dandim 1606/Mataram Siap Jamin Keselamatan Warga

Pengungkapan ini merupakan wujud komitmen Polda NTB dalam memberantas para pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). (Adb)